News Makassar – Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan perhatian serius terhadap korban kerusuhan dalam demonstrasi di Kota Makassar yang terjadi pekan lalu. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Dr. Andi Ahmad Kartika menyatakan pemerintah menyiapkan langkah pemulihan, termasuk penyediaan rumah sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat aksi anarkis.
“Negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bagi korban yang rumahnya terbakar atau rusak berat, pemerintah akan menyiapkan hunian sementara sambil menunggu skema bantuan perbaikan permanen,” ujar Andi, Jumat (5/9/2025).
Dirjen Otda menambahkan, langkah ini merupakan hasil koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Pemkot Makassar. Pendataan korban telah dilakukan bersama tim terpadu, meliputi kondisi rumah, jumlah penghuni, hingga kerugian material.
Baca Juga : BEM di Makassar bantah demo anarkis di DPRD dilakukan mahasiswa
Selain penyediaan rumah, pemerintah juga menyalurkan bantuan darurat berupa kebutuhan pokok, layanan kesehatan gratis, hingga pendampingan psikososial. “Kami ingin memastikan korban tidak hanya mendapat bantuan materi, tetapi juga pemulihan mental, terutama anak-anak dan lansia yang terdampak,” jelasnya.
Menurut data sementara BPBD, sedikitnya 67 unit rumah rusak akibat aksi massa yang berujung ricuh di sekitar kawasan DPRD Sulsel. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat kerabat maupun posko darurat.
Pemerintah Tak Biarkan Warga Jadi Korban Kerusuhan
Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menyambut baik langkah cepat pemerintah pusat. Ia menegaskan sinergi lintas sektor menjadi kunci pemulihan. “Kami berkomitmen untuk mempercepat rekonstruksi. Bantuan rumah dari pemerintah pusat akan meringankan beban warga,” katanya.
Sementara itu, beberapa korban menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah. “Rumah kami habis terbakar, jadi kabar adanya rumah sementara sangat membantu. Setidaknya kami punya tempat aman untuk berteduh,” ujar Hasna, salah seorang warga korban.
Dirjen Otda menegaskan, peristiwa kerusuhan harus menjadi pembelajaran bersama agar kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan. “Demonstrasi adalah hak, tetapi harus dilakukan dengan tertib dan damai. Jangan sampai rakyat kecil jadi korban,” pungkasnya.
